Ini 4 Hal Terkait Pajak yang Perlu Diketahui Pekerja Lepas

coworking space

Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak telah tiba. Hingga akhir Maret nanti, setiap orang yang memiliki penghasilan wajib menyetor dan melaporkan pajak yang telah ia setor selama setahun kemarin.

Andreas Freddy Pieloor, perencana keuangan MONEYnLOVE Financial Consulting mengatakan, setiap warga negara yang baik pada hakikatnya harus termotivasi membayar. Membayar pajak bermanfaat karena menghindarkan kita dari denda dan penyitaan aset oleh negara di masa mendatang. Selain itu, pajak merupakan kontribusi dan dukungan kepada pemerintah dalam membangun negara.

Pemerintah menggunakan pajak yang kita setor untuk membangun infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. “Bayarlah pajak selagi kita masih berpenghasilan agar kita dapat bekerja dengan tenang. Jangan sampai kita ditagih pajak terutang nanti ketika kita sudah tidak berpenghasilan, sehingga kita harus menjual aset untuk membayar pajak,” tutur Freddy.

Yang perlu diingat, seseorang bukan hanya wajib membayar dan melaporkan pajak dari penghasilan yang ia terima secara tetap, melainkan wajib pula melapor dan membayar pajak dari penghasilan yang tidak tetap. Biasanya, penghasilan tidak tetap ini diperoleh oleh karyawan dari bisnis sampingan atau pekerjaan tambahan, mahasiswa yang menyambi bekerja atau individu yang murni melakukan pekerjaan sebagai pekerja lepas atau freelancer.

Beberapa profesi yang terhitung sebagai pekerja lepas ialah akuntan, dokter, pengacara, agen iklan, pengajar, penerjemah dan penulis lepas. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam melaporkan pajak sebagai freelancer atau karyawan dengan bisnis sampingan.

Baca juga: Saatnya Berbagi Kebahagiaan, Saatnya Berikan Kado Love Life

1. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sendiri

Setiap pekerja lepas yang wajib membayar PPh 21 ialah mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp4,5 juta per bulan. Seorang pekerja lepas menghitung PPh 21 sendiri berdasarkan kejujuran atau self assessment dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Seperti diketahui, tidak semua Wajib Pajak (WP) memiliki kemampuan membuat pembukuan. Nah, bagi WP yang tidak memiliki pembukuan, Direktorat Jenderal Pajak telah membuat NPPN yang menjadi pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto.

Biasanya NPPN ini dikelompokkan lagi berdasarkan wilayah sehingga jumlah NPPN di satu provinsi berbeda dengan provinsi lainnya. Besar norma ialah 40% untuk 10 ibukota provinsi berikut, yakni Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Sementara besar norma untuk kota provinsi dan daerah lainnya ialah 35%.

Berdasarkan situs Pajak.go.id, cara menghitung besar penghasilan neto ialah dengan mengalikan NPPN dengan penghasilan kotor dalam satu tahun pajak. Wajib pajak juga perlu mengetahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Contoh, Budi memiliki penghasilan tetap Rp11 juta per bulan atau Rp132 per tahun. Ia juga punya penghasilan tidak tetap Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun. Karena ia tinggal di Jakarta, maka ia dikenakan norma 40%, sehingga penghasilan neto Budi dari penghasilan tidak tetap ialah 40% x Rp60 juta = Rp24 juta. Dengan demikian, total penghasilan neto Budi ialah Rp132 juta + Rp24 juta = Rp156 juta.

Karena Budi sudah berkeluarga dengan 1 anak, maka PTKP yang berlaku pada Budi ialah PTKP (K/1) sebesar Rp63 juta. Sehingga, PKP Budi ialah Rp156 juta – Rp63 juta = Rp93 juta.

Untuk menghitung pajak terutang, Budi perlu menghitung pajak progresif terhadap PKP, yakni (Rp50 juta x 5%) + (Rp93 juta – Rp50 juta) x 15%) = Rp2,5 juta + Rp6,45 juta. Sehingga, total pajak terutang Budi sepanjang setahun lalu ialah Rp8,95 juta.

Boleh jadi, sepanjang tahun kemarin ada sebagian penghasilan Budi yang dipotong pajak oleh pemberi kerja, misalnya sebanyak Rp5 juta. Sehingga, pajak yang harus dibayar sendiri oleh Budi ialah Rp8,95 juta – Rp5 juta = Rp3,95 juta.

Jika Anda kebingungan dalam menghitung PPh 21, tidak perlu khawatir. Anda bisa mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk meminta panduan cara menghitungnya.

Baca juga: Tips Anti Pusing Saat Buat Laporan Pajak Tahunan (SPT)

2. Membayar dan melapor pajak mandiri

Jika seseorang bekerja di suatu perusahaan, maka pajak penghasilannya telah dihitung dan dipotong oleh perusahaan. Sehingga, jika ia tidak memiliki penghasilan sampingan, maka ia tidak perlu membayar pajak terutang. Berbeda halnya dengan pekerja lepas yang perlu menghitung, membayarkan pajak selama satu tahun pajak, serta melaporkan pajak terutang secara mandiri ke KKP. Pembayaran pajak ini bisa dilakukan di bank-bank yang ditunjuk oleh KKP.

Seorang pekerja lepas juga perlu mengumpulkan bukti potong pajak dari mitra kerja secara mandiri. Hal ini untuk memudahkan dalam proses pelaporan SPT. “Jika pemberi kerja memotong pajak dan meminta NPWP kita, kita harus melaporkan pajak tersebut dalam SPT,” terang Freddy.

Saat ini, dengan adanya e-Filing atau pelaporan SPT online, kegiatan melapor pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Anda juga dapat menghitung besar pajak yang harus Anda bayar dengan menggunakan beberapa aplikasi kalkulator pajak.

3. Kelola penghasilan agar dapat membayar pajak

Sebagai pekerja lepas dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu, maka ia perlu mengatur kocek agar di akhir tahun dapat membayar pajak. Anda bisa memakai perhitungan pajak di tahun-tahun sebelumnya sebagai perkiraan pajak yang akan Anda bayar setiap tahun. Setelah itu, siapkan pos tabungan khusus untuk membayar pajak tahunan.

Usahakan pula ada pos dana darurat yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika ternyata pajak yang harus Anda bayar tahun ini lebih besar dari tahun kemarin, seiring dengan bertambahnya penghasilan. “Seorang freelancer bisa menyiapkan pajak dengan basis tahun lalu. Jika ternyata penghasilan tahun ini lebih besar daripada tahun lalu, maka selisihnya dapat dibayar di akhir tahun,” terang Freddy.

Setelah pos tabungan khusus dan pos dana darurat terpenuhi, sebagai pekerja lepas dapat mulai mempersiapkan perlindungan untuk hari tua alias dana pensiun dengan Siap RencanaKu. Selain memberikan bonus tunai setiap 3 tahun sekali sampai berumur 70 tahun, Siap RencanaKu juga akan mencairkan UP saat nasabah berusia 70 tahun sebagai Dana Hari Tua.

4. Tunda pajak dengan menunda penghasilan

Dalam kasus tertentu, ada kalanya seorang pekerja lepas di akhir tahun tidak memiliki bujet yang cukup untuk membayar pajak. Nah, ia bisa saja menunda pembayaran pajak dengan menggeser tagihan (invoice) yang seharusnya ditagihkan di akhir tahun ini, ke awal tahun depan. Dengan demikian, pembukuan pajak untuk penghasilan tersebut pun akan masuk ke tahun pajak selanjutnya.

Namun perlu diingat, jangan sering-sering menunda pembayaran pajak dengan cara menunda penghasilan. Karena jika pajak menumpuk di tahun depan, Anda pun bisa kewalahan menyediakan tambahan bujet untuk pajak. Anda juga bisa mendiskusikan hal ini dengan konsultan pajak untuk menghindari kesalahan.

Baca juga: Manfaat Asuransi Tak Cuma Bisa Dinikmati Nanti, Tapi Juga Saat Ini

Bagaimana, tidak sulit bukan melaporkan pajak sebagai pekerja lepas? Dengan memahami panduan di atas, kini saatnya Anda turut serta berkontribusi dalam pembangunan lewat pajak.

Bukan hanya kewajiban berupa bayar pajak yang patut Anda lakukan. Agar tetap produktif sebagai pekerja lepas, Anda harus memperhatikan kesehatan diri dengan memberi perlindungan yang tepat, seperti Siap SehatKu dari Astra Life. Siap SehatKu memberikan santunan rawat inap harian hingga Rp 300.000 per hari.

Jadi, tunggu apa lagi? #AyoLoveLife dengan peduli pajak dan lindungi diri dengan asuransi kesehatan dan dana pensiun, sekarang juga.




« | »
Read previous post:
difteri
Kenali dan Cegah Difteri Agar Keluarga Terlindungi

Difteri. Tentu dalam beberapa beberapa bulan terakhir, Anda kerap mendengar kata itu, bukan? Menjelang penghujung 2017, penyakit yang dibawa bakteri Corynebacterium diphtheriae memang tengah mewabah...

Close